MediaJawa – Sepanjang awal tahun 2024 dalam bulan Januari - Februari, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah berhasil menyabet cukup banyak penghargaan tingkat nasional dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Pusat Kementerian Hukum dan HAM RI, Jum'at (1/3).
Kali ini meraih penghargaan sebagai satuan kerja terbaik kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023 Kategori pagu anggaran sedang. Penghargaan ini diterima perwakilan Kanwil Kemenkumham Sulteng, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, I Nyoman Sukamayasa, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Program Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Februari – 2 Maret 2024, di serahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof. Widodo Ekatjahjana.
Kepala BPHN dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh kantor wilayah yang dinilai berhasil dalam pengelolaan anggaran dan meminta agar seluruh kanwil turut aktif mewujudkan pembudayaan hukum di daerah dan mendukung pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional (RUU PHN).
“RUU PHN ini nantinya akan menjadi dasar bagi auditor hukum untuk mengaudit kepatuhan dan ketaatan hukum baik di sektor privat maupun publik,” ujarnya
Rakor tersebut juga membahas mengenai Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang program penyusunan, monitoring, dan evaluasi serta kepatuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pelaksanaan hukum di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda serta masyarakat. Poin muatan Perpres ini adalah dengan pembentukan hukum/ Peraturan perundang undangan dan pelaksanaan hukum. Pembinaan hukum dilakukan salah satunya dengan cara menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah dengan penyuluhan hukum, Analisis dan Evaluasi hukum, Monev, dan audit kepatuhan hukum.
Dibahas juga materi tentang Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, yaitu laporan realisasi, laporan pelaksanaan bankum, capaian prestasi, hingga target yang akan dicapai pada tahun 2024 yang meliputi desa sadar hukum, Bankum,dan Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Adat (PJA).
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, menyampaikan rasa bangga atas penghargaan yang kembali ditorehkan oleh Kanwil sulteng.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng. kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, termasuk juga dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel sehingga memberikan manfaat dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Hermansyah Siregar.
Rapat Koordinasi yang di selenggarakan oleh BPHN ini merupakan kegiatan rutin yang sangat penting, bertujuan untuk menciptakan kesepahaman akan program-program yang ada di BPHN kepada seluruh Kantor Wilayah di indonesia.
- Kanwil Kemenkumham Sulteng
