MediaJawa – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabaru mengikuti Focus Group Discussion (FGD) “Pedoman Strategi Branding Pemasyarakatan” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada Rabu, (12/11). Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, ini diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kotabaru, Doni Handriansyah, beserta jajaran struktural dan tim kehumasan.
FGD menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pakar komunikasi nasional, di antaranya Chacha Annisa, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan; Aiman Wicaksono, CEO iNews; Bahrul Wijaksana, Senior Advisor ADB-FMNJP; serta ahli komunikasi dari Indonesian Indikator.
Dalam arahannya, Dirjenpas Mashudi menegaskan pentingnya keselarasan strategi komunikasi di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Menurutnya, komunikasi publik yang kuat, konsisten, dan berkarakter menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemasyarakatan yang tengah bertransformasi menuju sistem yang modern dan humanis.
Beberapa poin penting yang dibahas dalam kegiatan ini antara lain penetapan 1–2 produk UMKM unggulan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di setiap UPT sebagai wujud pembinaan kemandirian, serta penguatan manajemen krisis komunikasi agar setiap isu dapat dikelola secara cepat, tepat, dan profesional.
Kalapas Kotabaru, Doni Handriansyah, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut di lingkungan Lapas Kotabaru.
“Kami siap melaksanakan pedoman strategi branding Pemasyarakatan dan mendukung penuh program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat citra positif lembaga. Lapas Kotabaru berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang modern, humanis, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Doni.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Pemasyarakatan dapat memiliki arah komunikasi yang selaras, memperkuat reputasi lembaga, serta mewujudkan Pemasyarakatan yang Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel (PRIMA) sesuai dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
