MediaJawa – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabaru mengikuti kegiatan Zoom Meeting pengarahan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terkait penyelenggaraan pengadaan Bahan Makanan (BAMA) Tahun Anggaran 2026, Senin (10/11). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lapas Kotabaru dan diikuti oleh Kepala Lapas, Doni Handriansyah, bersama jajaran pejabat struktural serta staf terkait.
Kegiatan pengarahan ini merupakan langkah strategis Ditjenpas dalam memastikan pelaksanaan pengadaan BAMA di seluruh satuan kerja pemasyarakatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam arahan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi menyampaikan sejumlah pedoman dan kebijakan baru yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen, proses lelang, serta pelaksanaan kontrak pengadaan bahan makanan bagi Warga Binaan.
Kepala Lapas (Kalapas) Kotabaru, Doni Handriansyah, menegaskan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti setiap arahan Dirjenpas secara serius dan penuh tanggung jawab. “Kegiatan ini menjadi pedoman penting bagi kami agar pelaksanaan pengadaan BAMA di Lapas Kotabaru dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai peraturan. Kami berkomitmen melaksanakan arahan Ditjenpas demi mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel,” ujar Doni.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan semangat PRIMA—Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel—sebagai landasan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Warga Binaan. Menurutnya, pengadaan BAMA yang tepat dan berkualitas akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga binaan serta mendukung keberhasilan program pembinaan di dalam Lapas.
Kegiatan berlangsung dengan tertib dan interaktif, seluruh peserta aktif mengikuti arahan hingga sesi penutup. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan seperti ini, diharapkan pelaksanaan pengadaan BAMA Tahun Anggaran 2026 di Lapas Kelas IIA Kotabaru semakin profesional, transparan, dan mencerminkan semangat pelayanan PRIMA dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemasyarakatan.
