MediaJawa — Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabaru, Doni Handriansyah, mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi dalam kegiatan serah terima pinjam pakai gedung yang akan digunakan sebagai Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kotabaru. Prosesi serah terima ini dilaksanakan pada Senin (8/12) di Kantor Bupati Kotabaru.
Serah terima bangunan yang berada di Desa Sigam, Kecamatan Pulaulaut Sigam tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat infrastruktur layanan publik. Rencana kehadiran kantor baru ini merupakan langkah strategis untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Bapas, terlebih menjelang implementasi KUHP baru pada tahun 2026 yang menempatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan semakin sentral dalam proses peradilan dan reintegrasi sosial.
Kalapas Kotabaru Doni Handriansyah menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. “Kami mengapresiasi komitmen Pemda dalam menyediakan sarana bagi pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Bangunan ini sangat penting untuk memperkuat layanan Bapas, terutama dalam menyongsong implementasi KUHP 2026 yang memperluas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana,” ujar Doni.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Eka Saprudin, menegaskan dukungan penuh Pemerintah Daerah terhadap pelayanan Pemasyarakatan. “Pemerintah daerah siap bersinergi untuk memperkuat layanan publik, termasuk layanan Pemasyarakatan. Kami berharap bangunan ini dapat segera dimanfaatkan sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya, khususnya dalam pendampingan dan pembimbingan klien Pemasyarakatan,” terangnya.
Serah terima ini sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menciptakan pelayanan Pemasyarakatan yang profesional, modern, dan akuntabel. Dengan adanya fasilitas yang representatif, Bapas Kotabaru diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Langkah kolaboratif ini menegaskan komitmen bersama antara Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan nasional serta memastikan kesiapan menghadapi dinamika baru implementasi KUHP ditahun 2026. Gedung tersebut menjadi simbol penguatan sinergi yang terus dikembangkan demi layanan publik yang lebih baik.
