MediaJawa – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rantau mengikuti kegiatan Sosialisasi Konflik Kepentingan serta Monitoring dan Evaluasi Caraka LHKAN secara virtual, Kamis (06/08), dari Aula Lantai Atas Rutan Rantau. Kegiatan diikuti oleh Kepala Rutan Kelas IIB Rantau, pejabat struktural, serta seluruh staf sebagai upaya memperkuat pemahaman pegawai terhadap pentingnya integritas, transparansi, dan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas serta pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep konflik kepentingan, bentuk-bentuk yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan tugas, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Selain itu, dilaksanakan pula monitoring dan evaluasi pelaksanaan Caraka LHKAN untuk memastikan kepatuhan pegawai dalam memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Rutan Kelas IIB Rantau, Renaldi Hutagalung, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. "Setiap pegawai harus mampu menghindari segala bentuk konflik kepentingan dan senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesionalisme, serta akuntabilitas. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama sehingga tercipta budaya kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas," ujar Renaldi.
Sementara itu, Kasubsi Pengelolaan, Reno Saputra Sarthio, menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi Caraka LHKAN menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan administrasi pegawai. "Melalui evaluasi ini, kami dapat memastikan proses pelaporan LHKAN berjalan sesuai ketentuan sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi pegawai. Harapannya, seluruh jajaran semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban pelaporan sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik," ungkap Reno.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini, Rutan Kelas IIB Rantau terus berkomitmen membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran seluruh pegawai dalam mencegah konflik kepentingan, memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
