Mediajawa - Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Martapura mengikuti rapat koordinasi virtual yang dipimpin langsung oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Brigjen Pol. Drs. Mashudi, pada Kamis (26/02). Kegiatan ini berfokus pada pengarahan mengenai Pengusulan Hak Integrasi, Remisi bagi Narapidana, serta Pengurangan Masa Pidana bagi Anak Binaan.
Bertempat di Aula Lapas Perempuan Martapura, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala LPP Kelas IIA Martapura, Evi Loliancy, beserta jajaran struktural termasuk Kasi Binadik, Kasubsi Registrasi, operator SDP, dan seluruh staf jajaran pembinaan.
Rapat koordinasi ini menekankan beberapa poin krusial dalam upaya pemenuhan hak-hak Warga Binaan, salah satunya adalah optimalisasi hak integrasi melalui percepatan proses administrasi dan substantif untuk usulan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), maupun Cuti Menjelang Bebas (CMB).
Selain itu, ditekankan pula pentingnya ketepatan dalam pemberian remisi guna memastikan seluruh Warga Binaan yang telah memenuhi syarat mendapatkan haknya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak hanya bagi warga binaan dewasa, perhatian khusus juga diberikan pada mekanisme pengurangan masa pidana bagi Anak Binaan sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap hak-hak anak dalam sistem pemasyarakatan.
Kepala LPP Martapura, Evi Loliancy, menegaskan bahwa seluruh jajaran di bawah kepemimpinannya harus mempedomani nilai PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel) dalam melaksanakan arahan ini.
"Melalui pengarahan ini, kita berkomitmen untuk lebih Responsif dan Akuntabel dalam mengelola data registrasi maupun pembinaan, sehingga tidak ada hak Warga Binaan yang terabaikan," ujar Evi.
Dengan partisipasi aktif dalam rapat virtual ini, LPP Kelas IIA Martapura terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan demi terciptanya proses pemasyarakatan yang lebih transparan dan efisien.
- LPP Martapura
