MediaJawa - Setelah sukses mempertahankan capaian terbaik kedua terkait penyelenggaraan layanan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di tingkat nasional, jajaran Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) juga terus berupaya untuk meningkatkan layanan serta kualitas mutu klinik kesehatan di seluruh Lapas/Rutan maupun LPKA di Sulteng.
Berbagai upaya pun dilakukan, termasuk keikutsertaan para tenaga kesehatan pemasyarakatan se-Kota Palu dalam kegiatan workshop instrumen akreditasi dan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) serta Indeks Keselamatan Pasien (IKP), yang digelar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palu, Jum'at, (7/6/2024).
Dipusatkan di Hotel Lawahba Kota Palu, Akram, Sekretaris Dinkes Kota Palu menyebut, bahwa kegiatan tersebut diinisiasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh klinik kesehatan di Kota Palu, termasuk Klinik Kesehatan di sejumlah Lapas/Rutan dan LPKA yang dinaungi Kemenkumham Sulteng.
”Semua Klinik Kesehatan yang terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Palu diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik, semakin maju, dan selalu ditingkatkan,” kata Akram.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng Hermansyah Siregar juga angkat bicara, ia menilai bahwa kegiatan tersebut sangatlah memberi sinyal positif bagi sinergitas antara Kemenkumham Sulteng bersama Pemerintah Daerah baik Kota Palu maupun Provinsi Sulteng.
Bukan hanya dikarenakan peran petugas pemasyarakatan saja, namun, kesuksesan penyelenggaraan layanan kesehatan bagi WBP berjalan baik, dengan kehadiran Pemerintah Daerah yang mendukungnya.
“Sangat baik, kegiatan ini adalah bentuk sinergi kita dalam mengoptimalkan dan memberikan pembinaan yang tepat bagi WBP kita yang juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya,” jelas Hermansyah Siregar.
Ia juga menguraikan bahwa layanan kesehatan di Lapas/Rutan dan LPKA di Kota Palu menjadi prioritas utama bagi Kemenkumham Sulteng.
Kata Hermansyah, berbagai kekurangan akan terus dibenahi dan ditingkatkan, termasuk rencana kerja samanya bersama Gubernur H. Rusdy Mastura dalam hal pembiayaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diharapkan mencakup seluruh WBP.
“Pastinya, kita mau yang terbaik, saat ini juga sedang dalam tahapan perencanaan agar BPJS Kesehatan WBP bisa kita penuhi bersama Pemerintah Daerah, ini juga pemerataan ya untuk WBP yang berasal dari daerah pelosok, yang belum memiliki BPJS, semoga cepat terealisasi,” pungkasnya.
- Kanwil kemenkumham sulteng
.jpeg "Pelaksanaan SKD Calon Taruna Poltekim Poltekip Tahun 2024 Wilayah Sulut")