MediaJawa — Pelaksanaan kegiatan pengecekan biometrik, perekaman, serta penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan kembali berlanjut pada hari kedua dengan antusiasme warga binaan yang semakin meningkat. Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Selatan dan Disdukcapil kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan—Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Balangan—kegiatan berlangsung di Aula Lapas, Kamis (27/11).
Jika pada hari pertama kegiatan berjalan lancar dengan partisipasi tinggi, maka hari kedua mencatat peningkatan signifikan. Ratusan warga binaan tampak memenuhi area layanan sejak pagi untuk memastikan mereka mendapatkan hak administrasi kependudukan. Mereka mengikuti proses pengecekan biometrik, validasi data, hingga perekaman baru bagi yang belum memiliki E-KTP.
“Antusiasme warga binaan hari ini luar biasa. Ini menunjukkan kesadaran mereka semakin tinggi tentang pentingnya memiliki identitas kependudukan yang sah. E-KTP bukan hanya syarat administrasi, tetapi juga kebutuhan dasar untuk mengakses berbagai layanan negara, termasuk pendidikan kesetaraan yang kami selenggarakan di Lapas,” ujar Kalapas.
Ia kembali menegaskan bahwa pihak Lapas berkomitmen kuat untuk memastikan seluruh warga binaan mendapatkan hak administrasi yang sama seperti warga negara lainnya. “Kami akan terus mendukung pemutakhiran data kependudukan ini. Semakin banyak warga binaan yang memiliki dokumen identitas valid, semakin lancar pula proses pembinaan, pendidikan, maupun layanan lainnya,” tambahnya.
Pelaksanaan hari kedua ini juga tetap melibatkan Sistem Pemenuhan Data dan Administrasi Kependudukan sehingga seluruh proses perekaman dan penerbitan E-KTP dapat terdokumentasi secara resmi dan terhubung ke database nasional.
Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh petugas. Dengan tingginya partisipasi di hari kedua, Lapas Narkotika Karang Intan berharap seluruh warga binaan dapat segera memiliki identitas kependudukan yang sah sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar selama menjalani masa pembinaan.
