MediaJawa – Upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi Warga Binaan terus ditingkatkan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabaru. Pada Senin, (24/11), Kalapas Kotabaru Doni Handriansyah bersama jajaran melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotabaru untuk membahas pelaksanaan perekaman data kependudukan di dalam Lapas.
Koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan antara Lapas Kotabaru dan Disdukcapil dalam memastikan seluruh Warga Binaan memiliki identitas kependudukan yang sah. Kalapas menyampaikan bahwa perekaman data kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), merupakan aspek penting dalam pemenuhan hak dasar Warga Binaan yang juga mendukung kelancaran berbagai layanan, termasuk kesehatan, administrasi hukum, hingga jaminan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Lapas Kotabaru mengusulkan peningkatan dukungan teknis dari Disdukcapil seperti penjadwalan kegiatan perekaman secara berkala. Kalapas menekankan bahwa data kependudukan yang valid sangat dibutuhkan, baik untuk kepentingan selama menjalani masa pembinaan maupun setelah Warga Binaan kembali ke masyarakat.
Kalapas juga menegaskan bahwa sinergi dengan Disdukcapil merupakan wujud nyata kerja sama yang terus diperkuat untuk memastikan pemenuhan hak administratif Warga Binaan dapat berjalan dengan baik. “Kami ingin memastikan seluruh Warga Binaan memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah. Dengan dukungan Disdukcapil, proses ini dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Disdukcapil Kabupaten Kotabaru menyambut positif koordinasi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan perekaman kependudukan di Lapas. Langkah ini diharapkan dapat memastikan pelayanan administrasi kependudukan bagi Warga Binaan terlaksana secara akurat, efisien, dan berkelanjutan.
