MediaJawa — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Martapura bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) Insan Sekumpul menggelar kegiatan Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai upaya memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi Warga Binaan pada Kamis(28/11). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lapas Perempuan Martapura, Evi Loliancy, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny, beserta jajaran, dan Kepala PKMB Insan Sekumpul, Indah Afriyani Hamid, beserta para tutor.
Evi Loliancy menyambut dengan baik kegiatan tersebut. "Kolaborasi seperti ini tentu sangat dibutuhkan agar pembinaan Warga Binaan berjalan lebih komprehensif. Warga binaan perlu mendapatkan pendidikan yang layak secara berjenjang meski berada di dalam Lapas sehingga kelak diharapkan akan mampu memberikan dampak yang positif baik dilingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Liana Penny, mengatakan bahwa pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap orang, termasuk mereka yang berada dalam proses hukum. "Kami ingin Warga Binaan di Lapas Perempuan Martapura tetap mendapatkan kesempatan untuk belajar dan melanjutkan pendidikan dengan baik. Program ATS ini dirancang agar dapat membantu mereka kembali ke jalur pendidikan yang sesuai," ujarnya.
Sosialisasi ini membahas beberapa materi penting, mulai dari mekanisme pendataan Warga Binaan yang tidak sekolah atau putus sekolah, alur layanan pendidikan alternatif hingga implementasi program kesetaraan seperti Paket A, B, dan C. Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai koordinasi antara pihak Lapas Perempuan Martapura, Dinas Pendidikan, dan PKBM sebagai penyelenggara pembelajaran.
Kepala PKBM juga menambahkan bahwa untuk proses belajar mengajarnya bisa dikoordinasikan dengan pihak Lapas agar tidak mengganggu kegiatan yang ada di
dalam Lapas Perempuan Martapura.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk data aktual mengenai Warga Biinaan yang masuk kategori ATS dan tersusunnya rencana tindak lanjut layanan pendidikan yang berkelanjutan. Dinas Pendidikan juga berkomitmen melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
