MediaJawa — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabaru terus mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan melalui kegiatan pembuatan tas berbahan kain Sasirangan, kain khas Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (31/12) sebagai bagian dari dukungan terhadap 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada aspek penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kegiatan pembuatan tas Sasirangan ini dilaksanakan oleh Warga Binaan dengan pendampingan petugas, sebagai upaya memberikan keterampilan kerja yang aplikatif dan bernilai ekonomi. Beragam jenis tas berhasil diproduksi, antara lain tas jinjing (tote bag), tas selempang, tas tangan, pouch, serta tas serut, yang mengusung motif khas Sasirangan sebagai identitas produk.
Kepala Lapas Kelas IIA Kotabaru, Doni Handriansyah, menyampaikan bahwa pembinaan kemandirian berbasis UMKM tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi Warga Binaan dan negara.
“Melalui kegiatan ini, Warga Binaan memperoleh keterampilan kerja sekaligus hak berupa premi dari hasil produksi. Di sisi lain, hasil penjualan produk juga berkontribusi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga memberikan manfaat berkelanjutan,” ujar Doni.
Selain meningkatkan keterampilan dan kemandirian, kegiatan ini juga menjadi sarana pelestarian budaya lokal Kalimantan Selatan melalui pemanfaatan kain Sasirangan. Produk tas Sasirangan yang dihasilkan diharapkan mampu memiliki nilai jual dan membuka peluang usaha bagi Warga Binaan setelah kembali ke masyarakat.
Salah satu Warga Binaan berinisial S mengungkapkan rasa syukur dan antusiasnya mengikuti kegiatan tersebut.
“Selain bisa belajar keterampilan baru, kami juga mendapatkan premi dari hasil kerja. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik dan lebih mandiri,” ungkapnya.
Melalui pembinaan kemandirian berbasis UMKM yang menghasilkan premi bagi Warga Binaan dan PNBP bagi negara, Lapas Kotabaru menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional pemasyarakatan yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan.
